Senin, 02 Desember 2013

DIALOG PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA


Akhir November kemarin tepatnya tanggal 27-29 November 2013 telah dilaksanakan kegiatan Dialog Pemenuhan Hak-hak Sipil Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementeran Pendidikan dan Kebudayaan, bertempat di Hotel Asia, Jl. Monginsidi No.1 Surakarta.
Dialog diawali dengan upacara resmi dan dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, kemudian  dilanjutkan dengan  paparan materi oleh beberapa narasumber dan diskusi/tanya jawab interakif terkait pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Budi Pekerti  bagi putra-putri penghayat kepercayaan, dan selanjutnya  dilakukan pendalaman melalui pembahasan sidang komisi, yang terdiri dari: Komisi Satu yang membahas tentang Tujuan, Komisi Dua tentang Pengembangan Materi, Komisi Tiga tentang Metode, dan Komisi Empat tentang Pengembangan  Penilaian.
Peserta dialog sebanyak 101 orang yang terdiri atas penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari wilayah Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.
Berdasarkan Laporan Ketua Panitia, Pengarahan Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Sambutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Paparan Narasumber, diskusi interaktif, pembahasan komisi, sidang pleno, dan sidang Tim Perumus, maka dirumuskan sebagai berikut:
A.   Hasil Paparan dan Diskusi Interaktif.
1.      Secara historis keberadaan penghayat kepercayaan sudah ada jauh hari sebelum Indonesia merdeka; juga jauh hari sebelum hadirnya agama-agama yang ada di negeri ini.
2.       Penghayat kepercayaan tersebar di seluruh wilayah Nusantara, baik di perkotaan maupun pedesaan.
3.      Penghayat kepercayaan senantiasa membangun insan berbudipekerti luhur dan mewujudkan karakter nasionalisme, serta tak pernah melakukan tindakan kontroversial seperti tindakan anarkis, berbuat onar dan makar.
4.  Pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan secara umum sudah terayomi dan dijamin oleh berbagai peraturan perundangan yang berlaku tanpa adanya perlakuan diskriminasi, termasuk dalam memperoleh pendidikan keagamaan/kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi putra-putri penghayat sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana tercantum diatur dalam:
a.  Konstitusi negara UUD 1945
b.  UU-39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
c.  UU-12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d.  UU-20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
e. UU-11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,Sosial dan Budaya
f. UU-12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
g.  UU-40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
5.   Dalam kenyataan masih ditemukan adanya perlakuan diskriminasi dan belum terpenuhinya hak-hak dasar penghayat, khususnya di bidang pendidikan keagamaan di sekolah, yaitu masih adanya pemaksaan pendidikan agama di sekolah bagi peserta didik penghayat yang tidak sesuai dengan keyakinannya.
6.    Penghayat kepercayaan menuntut mendapat perlakuan sama sebagai warganegara tanpa diskriminasi, termasuk pemenuhan hak-hak sipil dan politik.
7. Dalam rangka pendidikan budipekerti untuk membangun karakter bangsa, penghayat kepercayaan harus memberikan kontribusi berdasarkan kearifan lokal dan budaya bangsa.
8. Peserta didik penghayat kepercayaan berhak untuk beribadah menurut kepercayaannya dan memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dibawah bimbingan pendidik kepercayaan terhadap Tuhan YME dan orangtua mereka sendiri.
9.  Pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan yang mengatur pendidikan keagamaan di sekolah bagi peserta didik dari kalangan penghayat kepercayaan akibat adanya kekosongan hukum yang disebabkan ketidakjelasan UU-20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang berdampak tidak adanya kepastian hukum bagi peserta didik dari penghayat, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau merevisi UU-20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, sehingga peserta didik memperoleh hak-hak dasarnya.  
10. Masyarakat penghayat Kepercayaan menuntut negara/pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam menjamin peserta didik agar memperoleh pendidikan agama/kepercayaan  dan moral sesuai dengan keyakinannya.
11.   Masyarakat penghayat Kepercayaan mengusulkan adanya pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti bagi peserta didik penghayat Kepercayaan sebagai pengganti pelajaran agama di sekolah, tanpa adanya  diskriminasi sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Dengan adanya ketentuan yang mengatur pelayanan pendidikan kepercayaan dan budi pekerti bagi peserta didik penghayat di sekolah, maka:
a.  Terpenuhinya hak-hak dasar peserta didik untuk memperoleh pendidikan keagamaan sesuai dengan keyakinannya.
b.  Terpenuhinya hak orangtua/wali untuk memastikan bahwa pendidikan agama/kepercayaan dan moral putra-putri mereka di sekolah, sesuai dengan keyakinan mereka.    
c. Terpenuhinya kewajiban negara/pemerintah untuk mengayomi warganegaranya tanpa diskriminasi serta melaksanakan amanat konstitusi negara UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku.
13. Hasil dialog merumuskan kerangka pokok-pokok muatan kurikulum pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti.

B.   Hasil Pembahasan Komisi
Komisi I  Tujuan
1.       Peserta didik memahami dan percaya tentang Tuhan Yang Maha Esa.
2.       Terbentuknya peserta didik yang sehat rohani berbudi pekerti luhur (mawas diri dan bijaksana).
3.      Peserta didik mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila
4.      Peserta didik sebagai pelestari ajaran para luhur bangsa Indonesia
5.  Kesiapan anak didik untuk mewujudkan cita-cita para luhur bangsa Indonesia yang berbentuk, berwatak, berucap, berkarakter Ksatria Luhur.
6.     Peserta didik  mengenal, menghayati dan mengamalkan ajaran Memayu Hayuning Bawana (mencintai dan melindungi masyarakat,  bangsa-negara, dunia dan alam semesta)
7.  Peserta didik  mengenal, menghayati dan mengamalkan ajaran Sangkan Paraning Dumadi (asal muasal kehidupan).
8.  Peserta didik  mengenal, menghayati dan mengamalkan ajaran Manunggaling Kawula Gusti (kesadaran hidup berketuhanan).
9.    Peserta didik  mengenal, menghayati dan mengamalkan ajaran sifat-sifat kebenaran perilaku dalam tuntunan Tuhan melalui perbuatan, ucapan dan tindak tanduk.

Komisi II  Pengembangan Materi
1.               Muatan materi Ajaran Kepercayaan teradap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti, mencakup:
(1)    Konsep tentang Ketuhanan.
a.       Pengertian tentang Tuhan,
b.      Makna hidup dan kehidupan
c.       Sifat-sifat Tuhan,
d.      Kuasa Tuhan.
(2)    Konsep tentang Manusia.
a.       Asal usul manusia,
b.      Sifat manusia,
c.       Kewajiban manusia,
d.      Keseimbangan kehidupan manusia,
e.      Perilaku hidup.
(3)    Konsep Alam Semesta.
a.       Pemahaman tentang asal usul alam semesta,
b.      Unsur dan sifat alam semesta,
c.       Pemahaman kehidupan lain selain manusia,
(4)    Hubungan antara Tuhan, Manusia dan Alam semesta beserta isinya.
a.       Hubungan manusia dengan manusia
b.      Hubungan manusia dengan Tuhan
c.       Hubungan manusia dengan alam semesta
d.      Hubungan manusia dengan isi alam semesta

2.       Sumber/literatur Bahan Materi Ajaran:
(1)    Butir-butir Pancasila
(2)    Sangkan Paraning Dumadi,
(3)    Memayu Hayuning Bawana,
(4)    Manunggaling Kawulo-Gusti,
(5)    Kumpulan Pitutur Luhur/Kearifan Lokal Bangsa Indonesia.

3.       Kompetensi: Pengembangan materi ajaran disesuaikan dengan kompetensi sesuai jenjang pendidikan.

Komisi III  Pengembangan Metode
A.      Pendidik memenuhi kriteria:
1.   memiliki kualitas spiritual
2.   memiliki kualitas sosial kemasyarakatan
3.   memiliki kualitas berbangsa dan bernegara
4.   memiliki kompetensi sebagai pendidik kepercayaan terhadap Tuhan YME
B.      Proses Belajar Mengajar (PBM)
1.    melalui pemaparan/ceramah dan diskusi
2.    melalui pemodelan atau keteladanan
3.    melalui pengkajian, telaah dan penelitian
4.    melalui penugasan dan pemberian peran
5.    disesuaikan dengan konteks pembelajarannya.
Komisi IV Pengembangan Penilaian
Pendidikan budi pekerti lengkapnya budi pekerti kemanusiaan yang luhur, tidak akan berhasil baik tanpa mengenal budaya dan kearifan lokal dalam simbol-simbol keteladanan kehidupan yang terbimbing “Cahaya Tuhan” (dayanya budi) sebagai kesadaran tertinggi.
1.       Menetapkan standar penilaian, yang mencakup:
a.       Pemahaman tentang keTuhanan
b.      Kemampuan pengendalian diri
c.       Kemampuan aplikasi sosial
d.      Pemahaman berbangsa dan bernegara
e.      Kemampuan aspek kepemimpinan
f.        Perubahan perilaku peserta didik
2.       Cara penilaian, dilakukan melalui:
a.       Test tertulis maupun lisan, baik harian, formatif dan sumatif (periodik)
b. Penilaian kepribadian dan peran peserta didik dalam kehidupan sehari-hari melalui observasi/pengamatan.
c.       Penilaian melalui konsultasi dan bimbingan (konseling) peserta didik. 

REKOMENDASI
1.   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti bagi peserta didik penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai pengganti pelajaran agama di sekolah, tanpa adanya diskriminasi sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti hasil rumusan Dialog Pemenuhan Hak-hakSipil Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan hasil-hasil kongres, saresehan-saresehan sebelumnya.
3. Direktorat Pembinaan Kepercayaan bekerjasama dengan para penghayat kepercayaan untuk konsolidasi dan merevitalisasi keluarga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. 

Surakarta, 30 November 2013

Tim Perumus:

1.
Ir. EngkusRuswana, MM                                          
(Ketua)

2.
Drs. Sarjono, MSi
(Sekretaris)

3.
Hertoto Basuki
Anggota

4.
Tjipto Soeroso, SH.   
Anggota

5.
Asworo Palguno
Anggota

6.
Herry Ispoernomo, MBA.
Anggota

7.
Esti Andrini, S.Sn, MSi.   
Anggota

8.
Dra. Juniaty Sinuraya
Anggota

9.
Djoko Suyono, S.Kar.
Anggota

10
Rocky Irawan
Anggota

11
Dra. Wigati
Anggota

Tidak ada komentar:

Posting Komentar