Jumat, 21 Februari 2014

RAKOR PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA



Salatiga, 20 Februari 2014. Bertempat di Gedung Bina Dharma Kota Salatiga, diadakan Rakor Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Proponsi Jawa Tengah dan sebagai peserta adalah seluruh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota dan Penghayat Kepercayaan seluruh Propinsi Jawa Tengah. 

Dibuka oleh Kabid. Nilai Budaya Seni dan Film Drs. Budiyanto, S.H., M. Hum sekaligus sebagai pemberi materi yang menjelaskan tentang Payung Hukum untuk pasa pengahayat sudah diterbitkan sejak lama namun kurangnya sosiallisasi sampai ke tingkat masyarakat bawah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 20 menyebutkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi, antara lain; sebagai pelaksana tugas di bidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, nilai budaya, seni dan film, pengembangan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 66 tahun 2008 pasal 20, mengamanatkan antara lain; penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan warisan budaya, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat, dan advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.   

Upaya pembinaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saat ini dirasa masih belum maksimal. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perilaku penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa belum sepenuhnya dapat melindungi eksistensi warga penghayat secara maksimal. Hal ini antara lain ditandai dengan belum adanya kesepahaman pelayanan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kurangnya sikap saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, serta kurangnya keterbukaan komunikasi antara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan instansi pemerintah.

          Untuk menjembatani permasalahan tersebut dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 66 tahun 2008, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan agar Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

 
A.    Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan   keyakinan  yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap  Tuhan  Yang  Maha   Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.   

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi  Penghayat  Kepercayaan, adalah suatu wadah Penghayat Kepercayaan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpolinmas) dan terinventarisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dit Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan)

B.    Pelayanan kepada Warga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1.     Pelayanan Pemakaman :
-     Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum.
-     Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum.
-     Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan.
-     Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan untuk menjadi pemakaman umum.

2.     Pelayanan penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain :
-     Didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh bagi Penghayat Kepercayaan.
-     Berupa bangunan baru/bangunan lain yang dialihfungsikan
-     Harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis  bangunan  gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-     Penghayat Kepercayaan mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Bupati/Walikota.
-     Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan.
-     Jika mendapat penolakan dari masyarakat, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pembangunan, dan jika tidak terlaksana, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lokasi baru 

3.    Pelayanan Perkawinan :
Dilaksanakan Instansi Pelakasana/UPTD (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan persyaratan :
-      Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Penghayat Kepercayaan
-      KTP (suami dan istri), kolom agama keduanya harus kosong (tidak diisi)
-      Pas Foto (suami dan istri)
Tata Cara Pencatatan Perkawinan :
-      Pasangan suami/istri mengisi formulir yang disediakan instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
-      Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
-      Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada suami dan istri
-      Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi Pelaksana tempat/domisili pasangan suami - istri

C.    Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah :

-     Sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 43 dan 41 paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan 16 September 2009, Pemerintah Provinsi menerbitkan Peraturan Daerah. Dinbudpar Prov. Jateng sudah berkoordinasi dengan Tim PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) untuk mendorong terbitnya Perda, namun belum bisa terwujud
-     Mengadakan Rakor yang melibatkan HPK, Penghayat, Pejabat teknis bidang Pembinaan penghayat dengan mensosialisasikan Peraturan Bersama Menteri nomor 43 dan 41
-     Bekerja sama Tim PAKEM memfasilitasi penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri nomor 43 dan 41 di Kabupaten/Kota
-     Mendukung terlaksanakan program Ditjen Kebudayaan Kemendibud RI dalam pelaksanaan Sosialisasi PP tentang Kepercayaan Adat dan Tradisi Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri nomor 43 dan 41
-     Bekerja sama dengan Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng agar Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa se Jawa Tengah berpartisipasi menciptakan kerukunan umat beragama


HASIL RUMUSAN DISKUSI PADA RAPAT KOORDINASI

PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
 


Rapat Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Kumunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga bertempat di Yayasan Bina Darma Salatiga, dengan mempertimbangkan paparan materi yang terdiri dari :
1.    “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Pelayanan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, dengan penyaji Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah : Drs. Budiyanto, S.H., M. Hum.
2.    “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, dengan penyaji dari Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang : Drs. St. Sukirno, M. Si.
3.    “Implementasi Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan”, dengan penyaji dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah : Susi Handayani, S.H., M.M.
4.    ”Hak dan Kewajiban Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Salah Satu Organisasi Masyarakat”, dengan penyaji dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah : Drs. Agus Haryanto Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, M.M.
5.    ”Peranan Kejaksanaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat”, dengan penyaji dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah :
6.     ”Implementasi Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar nomor 41 dan 43 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dengan penyaji dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta : Drs. Ambar Aadrianto
7.    “Pemberdayaan Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pembangunan Bangsa”, dengan penyaji dari Universitas Negeri Semarang : Dr. Eko Handoyo, M. Si.
     
Serta mendengarkan saran, masukan, dan hasil tanya jawab antara peserta dengan narasumber, dapat disimpulkan :

1.    Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan serta Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar nomor 41 dan 43 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya menjadi pedoman pelayanan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan, sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan hingga ke tingkat desa.
2.    Penulisan di KTP bagi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2006 seharusnya tidak diisi (kosong) tetapi pada pelaksanaan di daerah ada yang menuliskan kepercayaan, menunjukkan kurangnya pemahaman atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006, sehingga Rapat Koordinasi dengan mempertemukan pejabat yang melaksanakan kebijakan terkait dengan pembinaan penghayat dengan warga penghayat perlu diintensifkan.
3.    Penunjukan Pemuka adat/Penghayat sebagai petugas yang melaksanakan perkawinan, seharusnya dapat melayani perkawinan bagi warga penghayat di sekitarnya tidak terbatas pada organisasi yang mengusulkan sebagai pemuka penghayat.
4.   Mengusulkan untuk menghilangkan istilah ”aliran” pada penulisan ”penghayat aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” .
5.   Mendorong segera diterbitkan Penyempurnaan Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6.  Menghidupkan kembali Tim PAKEM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepercayaan masyarakat adalah dalam rangka menciptakan kerukunan hidup. Dalam hal pengawasan kepada Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas (yang menangani kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) sebagai upaya perlindungan kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

 
























Tidak ada komentar:

Posting Komentar