Jumat, 21 Maret 2014

GELAR ADAT DAN TRADISI SE EKS KARISIDENAN SURAKARTA

Bertempat di Tawangmangu Kab. Karanganyar, Gelar Adat dan Tradisi dilaksanakan selama 3(tiga) hari, 19-21 Maret 2014. Kegiatan ini mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 20 menyebutkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi, antara lain; sebagai pelaksana tugas di bidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, nilai budaya, seni dan film, pengembangan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 66 tahun 2008 pasal 20, mengamanatkan antara lain; penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan warisan budaya, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat, dan advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini sejalan apa yang diamanatkan dalam Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 32 disebutkan bahwa :
1.      Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 4)
2.      Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.4) Keterangan 4) : Perubahan ke empat
Demikian pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2007 mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban melestarikan adat dan tradisi, seperti tertuang dalam pasal 9, yakni ayat :
(2)   Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas kabupaten/kota atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
(3)   Bupati/Walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
(4)   Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. 
Untuk menegaskan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah terhadap pelestarian adat telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata nomor 40/42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, pasal 2 ayat 1 menyebutkan Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah dan ayat 2 disebutkan Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan         

Pelestarian Adat dan Tradisi

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2007 memberi penjelasan bahwa apa yang disebut dengan adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
Menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata nomor 40/42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, yang dimaksud dengan Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat   menimbulkan    kerusakan,    kerugian,    atau        kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

Pelestarian adat dan tradisi dapat dilakukan melalui inventarisasi, pendokumentasian, penyelamatan, penggalian, penelitian, pengayaan, pendidikan, pelatihan, penyajian, penyebarluasan, revitalisasi, rekonstruksi dan penyaringan.



Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelestarian Adat dan Tradisi

          Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan invetarisasi, berupa penulisan upacara tradisional di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Penghayat. Dari hasil inventarisasi tersebut, juga telah dilakukan kajian dan diterbitkan serta disebarluaskan ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, antara lain Kajian Upacara Tradisional Jepara, Blora, Pati, Magelang. Disamping itu juga dilakukan Perekaman beberapa upacara tradisional antara lain di Kota Semarang, Klaten, Pati, Temanggung.
          Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelestarian Adat dan Tradisi pada tahun 2014 ini dituangkan dalam Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya melalui kegiatan Pembinaan Nilai Budaya yang meliputi Gelar adat dan tradisi, Jelajah Budaya serta Dialog Budaya dan Tradisi. Dalam kegiatan ini melibatkan unsur generasi muda sebagai peserta untuk berdialog, menyaksikan peragaan peristiwa adat dan tradisi dan memberikan apresiasi terhada adat dan tradisi yang ada di masyarakat.

         Pelestarian adat dan tradisi yang ada di Jawa Tengah ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah saja. Karena adat dan tradisi dilakukan oleh masyarakat pendukungnya, maka keterlibatan Pemerintah Daerah mulai Bupati/Walikota hingga lingkup RT/RW dan masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan. Masyarakat selaku pelaku adat dan tradisi, sementara Pemerintah bertindak selaku fasilitaror harus saling mendukung demi terlaksanakan pelestarian adat dan tradisi.


HASIL RUMUSAN DISKUSI PADA GELAR ADAT DAN TRADISI
                                  
Gelar Adat dan Tradisi yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bertempat di Balai Istirahat Pekerja Tawangmangu, dengan mempertimbangkan paparan materi yang terdiri dari :


1.  “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelestarian Adat dan Tradisi, dengan penyaji Drs. Budiyanto, S.H. M. Hum. Mewakilii Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

2. “Pemanfaan Adat dan Tradisi dalam Gelar Budaya sebagai Upaya Pelestarian Kebudayaan”, dengan penyaji : Drs. Istar Yunianto, M.M. - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

3. “Adat dan Tradisi dalam Perawatan Benda Pusaka”, dengan  penyaji : Drs. IA. Joko Suyanto, MM. Tokoh Masyarakat/Pelaku Adat dan Tradisi di Kabupaten Karanganyar

4. “Adat dan Tradisi Jawa dalam Pertunjukan Kesenian Tradisional”, dengan penyaji : F. Hari Mulyatno S.Kar. M.Hum. dari Institut Seni Indonesia Surakarta

5.  “Adat dan Tradisi dalam Ke – Pranatacara – an di Jawa Tengah”, dengan penyaji : RT. Drs. Suko Prayitnodipuro, Permadani Provinsi Jawa Tengah

6. “Pemanfaatan Peristiwa Adat dan Tradisi di Jawa Tengah untuk Menumbuhkan Kebersamaan dan Sikap Saling Menghargai”, dengan penyaji : Dra. Suyami, M. Hum. Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta

7.  “Pemanfaatan Nilai-nilai Adat dan Tradisi dalam Pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti”, dengan penyaji : Dra. Sri Mulyani, M. Pd. , mewakili Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah


Pelaksanaan Gelar Adat : Tumedhaking Kembar-Mayang dari Boyolali, Tingkepan dari Surakarta dan Tedhak Siten dari Sukoharjo serta mendengarkan saran, masukan, dan hasil tanya jawab antara peserta dengan narasumber, dapat disimpulkan :

1.  Pelaksaaan Gelar Adat dan Tradisi dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Eks Karesidenan Surakarta untuk melakukan penggalian nilai-nilai budaya dan pelestarian Budaya.

2.  Pelaksaaan Gelar Adat dan Tradisi  dapat dimanfaatkan untuk saling tukar informasi berbagai pelaksana adat dan tradisi, terutama penggunaan istilah, kosakata bahasa yang tepat, sehingga penggunaan bahasa yang salah kaprah dapat diminimalkan.

3. Pelaksanaan Gelar Adat dan Tradisi memberi manfaat bagi generasi muda untuk membuka wawasan akan kekayaan budaya yang dimiliki, sebagai modal pembentukan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

4.  Gelar Adat dan Tradisi dapat ditindaklanjuti di masing-masing Kabupaten/Kota dan untuk Provinsi perlu melanjutkan kegiatan yang sama di wilayah eks-Karesidenan lain serta melibatkan Generasi Muda sebanyak mungkin.

5.  Guna pelestarian adat dan tradisi, Pemerintah diharapkan memfasilitasi di bidang sarana dan prasarana.


































Tidak ada komentar:

Posting Komentar