Rabu, 11 November 2015

SUSAHNYA MENEMUKAN SEBUAH KEADILAN, HANYA UNTUK BERIBADAH KEPADA SANG PENCIPTA

Rabu Wage (11/11) Secara cepat akhirnya Pemerintah Kabupaten Rembang mempertemukan kedua pihak terkait dengan perusakan pendirian rumah yang akan dipakai untuk sanggar peribadatan bagi para penghayat Sapto Darmo di Desa Plawangan Kecamatan Kragan. 

Mediasi yang difasilitasi oleh Asisten Pemerintahan Setda Rembang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Drs Subakti, Kapolres Rembang AKBP Winarto SIK, Dandim Rembang Letkol Inf Wawan Indaryanto SPd, tokoh Agama dan tokoh masyarakat Desa Plawangan serta penghayat kepercayaan Sapto Darmo.
Dalam pertemuan tersebut Sutrisno selaku perwakilan penghayat Sapto Darmo meminta hak yang sama dengan warga negara lain sesuai dalam perundangan yang berlaku. Sementara itu Khamdani tokoh masyarakat dari Desa Plawangan menjelaskan kronologis pengrusakan rumah setengah jadi tersebut dimana telah terjadi pelanggaran kesepakatan sebelumnya antara masyarakat Desa Plawangan dengan Sutrisno selaku pemilik rumah.

Asisten Pemerintahan Subakti meminta agar keduabelah pihak bisa “ngemong roso” satu sama lain. Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten memahami hak-hak masyarakat namun demikian ada batasan-batasan yang harus dihormati. 

Terkait dengan pendirian sanggar peribadatan bagi para penghayat Sapto Darmo Pemerintah Kabupaten berpedoman dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata Tahun 2009 yakni tentang pedoman pelayanan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yakni akan memfasilitasi relokasi tempat baru untuk sanggar peribadatan bagi para penghayat Sapto Darmo. Sedangkan masalah pengrusakan keduabelah pihak sepakat permasalahan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan serta tidak dilanjutkan sampai ke ranah hukum.

Usai mediasi keduabelahpihak menandatangani beberapa point kesepakatan yang berisi Masing-masing pihak berjanji membangun kehidupan yang berdampingan secara rukun dan damai dilingkungan masyarakat Desa Plawangan Kecamatan Kragan Rembang.

Lepas dari tata perundangan yang berlaku, khusus nya membahas hal yang berhubungan dengan rasa "keadilan", sangat jelas dan lugas bahwa isi kesepakatan tersebut sangat berat sebelah. Betapa menyedihkan hanya untuk membuat sanggar peribadatan saja ditolak. Yang menjadi pertanyaan apakah adanya sanggar tersebut akan memgganggu keamanan dan ketertiban lingkungan? apakah para Penganut Sapto Darmo ini menggunakan pengeras suara dalam melaksanakan ibadahnya? Yang menjadi ironi juga adalah penolakan itu mengatasnamakan masyarakat. Hal ini menyangkut masalah agama/keyakinan, maka yang dimaksud masyarakat itu dari agama apa pun tidak diperjelas. Para anggota Sapto Darmo juga merupakan anggota masyarakat di desa tersebut yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga yang lain dalam hal peribadatan.

Semoga kasus ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pemangku jabatan, pemerintah tingkat daerah dan pusat dalam menciptakan rasa keadilan yang sesungguhnya. Upaya Menumbuhkan rasa tenggang rasa, saling menghormati kepada sesama anggota masyarakat dalam melaksanakan ibadah baik secara agama maupun kepercayaan sebagai hubungan ketuhanan adalah menjadi tanggung jawab pokok para penyelenggra negara. Ingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan suku, ras, agama/keyakinan adalah mutlak adanya untuk melengkapi keindahan alam nusantara menuju kejayaan bangsa.






Tidak ada komentar:

Posting Komentar