Selasa, 30 Agustus 2016

PERINTAH WALIKOTA, ZULFA DINAIKKAN

Selasa Pahing (30/8) Komunitas Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama LBH APIK Semarang melakukan audiensi dengan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi yang biasa disapa dengan Mas Hendi. Audiensi ini dihadiri pula oleh pihak SMKN 7 Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Kementerian Agama Kota Semarang.

Pertemuan ini dalam rangka menyikapi kasus tidak naiknya Zulfa, siswa penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Zulfa di SMK N 7 Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Walikota Semarang meminta pihak sekolah untuk menempatkan (menaikkan) Zulfa di kelas XII dengan mengikuti ujian susulan kenaikan kelas khusus pelajaran Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Untuk diharapkan Zulfa bisa secepatnya masuk sekolah kembali. 

"Biarkan anak ini mengikuti pelajaran kelas XII, sambil pihak sekolah menentukan ujian susulan untuk pelajaran tersebut, terserah untuk materinya dipilih dari MLKI sesuai rujukkan Permendikbud atau menunjuk pada Komunitas Penganut Kepercayaan yang sebelumnya telah sanggup menyediakan materi ujian", perintah Walikota Semarang.

Semula pihak sekolah masih berkeberatan untuk melakukan perintah sang Walikota dan bersikukuh untuk tidak menaikkan Zulfa, dengan alasan putusan untuk tinggal kelas tersebut telah tetapkan dalam sidang pleno guru. Menanggapi jawaban pihak sekolah yang di lontarkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK N 7 Semarang, Netty Pietersina Engel, walikota pun kembali menyampaikan perihal konstitusi negara UUD 1945 yang menjelaskan bahwa negara menjamin hak kemerdekaan warganya untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing. "Jika aku merekomendasikan dia naik kelas, terus bagaimana ?" kembali sang Walikota bertanya ke pihak Sekolah.

"Masalah jangan dipersulit, aku sing tanggungjawab" tukas mas Hendi, sapaan akrap walikota Semarang ini. Disini tidak dalam rangka menang atau kalah, tapi bagaimana negara ini hadir dan bersikap adil dalam pemenuhan hak-hak sipil warganya, tambahnya.

Menyikapi putusan Walikota Semarang tersebut, Margono sebagai koordinator Gerakan Kemerdekaan Berketuhanan Yang Maha Esa, menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh Walikota Semarang yang telah mengambil kebijaksanaan untuk memenuhi hak azasi anak dalam hal berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam dasar negara Pancasila dan Konnstitusi negara UUD 1945. 

Dalam masalah ini Walikota Semarang telah mengambil kebijaksanaan untuk memenuhi hak anak atas pendidikan, dengan memberi kesempatan kepada Zulfa untuk naik kelas dan segera mengikuti pelajaran di kelas XII. Keputusan yang diambil Walikota Semarang merupakan langkah maju dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak dasar warga negara untuk berkeyakinan dan hak pendidikan warga negara Indonesia. 

Keputusan yang diambil Walikota Semarang juga menjadi contoh seorang pemimpin daerah sebagai tanda hadirnya negara dalam memenuhi hak dasar warga negara untuk berkeyakinan dan hak pendidikan warga negara Indonesia dimanapun dia berada.

Senin, 29 Agustus 2016

GREBEG AGUSTUSAN, PERTAMA KALI DI KOTA SEMARANG MENYATUKAN SEDEKAH BUMI DAN PERINGATAN HUT RI


Minggu Kliwon (28/8), ratusan warga RW. 21 Kelurahan Tologosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang memenuhi lapangan RW. 21 untuk mengikuti Grebeg Agustusan.

Mereka datang dan berbaris sesuai RT masing-masing dengan menggunakan beberapa pakaian adat. Selain itu banyak juga yang tampil dengan kostum sesuai profesi dan kebisaannya masing-masing, misalnya dengan menggunakan kostum dokter, guru, pejuang, tokoh agama, tokoh pewayangan, tokoh punakawan, seniman, badut, dll.

Event ini adalah yang pertama kalinya di Kota Semarang, dimana menggabungkan peringatan HUT RI yang ke 71 dengan upacara tradisi budaya jawa Sedekah Bumi. Grebeg ini merupakan upacara adat dan tradisi masyarakat jawa dengan melakukan kirab budaya berupa tumpeng robyong, gunungan hasil bumi dan gunungan nasi bungkus daun jati.

Acara diselenggarakan oleh warga RW.21 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Grebeg ini diramaikan beberapa kesenian lokal, diantaranya Barongsay, Seni Reog Ponorogo Kota Atlas, dan Gamelan Jawa.

Ketua RW.21 Bambang Setyabudi, SH. MM menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atars limpahan rahmat dan berkah baik kesehatan, rejeki dan nikmat lainnya yang diwujudkan dalam bentuk sedekah bumi dengan nama "Grebeg Agustusan" yang sekaligus menjadi ikon di RW. 21 ini.

Ditambahkannya, bahwa ada tiga hal yang merupakan tujuan dilaksanakan Grebeg ini. Yang pertama yaitu untuk melestarikan adat dan tradisi budaya jawa, yang kedua untuk meningkatkan watak dan pekerti bangsa, serta untuk meningkatkan kerukunan antar sesama warga.

Dalam suasana mendung tebal, tepat pukul 16.00 dan disaksikan Lurah Tlogosari Kulon beserta perangkatnya, grebeg ini dilepas oleh Camat Pedurungan Drs. Wijoyo Trikoranto, mewakili Walikota Semarang yang berhalangan hadir.

Dalam sambutannya, Camat Pedurungan ini sangat terkesan dengan acara yang baru pertama kali ini digelar diwilayahnya. Berharap kegiatan seperti ini bisa diagendakan setiap tahun dan semakin baik pelaksanaannya.

Sebagai permulaan, grebeg ini dilakukan dengan jarak yang tidak telalu panjang, yaitu kurang dari 2 km. Rute-nya pun cukup melalui jalan-jalan kecil di kampung, yaitu Jl. Wahyu Temurun - Jl. Ratu Ratih -  Jl. Graha Mukti dan kembali lagi ke lapangan RW. 21. Diiringi rintik gerimis yang lembut seolah menjadi berkah tersendiri bagi semua peserta grebeg. Mereka menikmati perjalanan selama kirab karena suasana yang tidak panas, namun juga tidak hujan, yang mana dibeberapa daerah lain secara bersamaan turun hujan lebat.

Setelah di-grebeg, gunungan hasil bumi dan nasi bungkus pun menjadi rebutan seluruh peserta grebeg dan ludes tak tersisa. Karena jumlah gunungan yang masing-masing hanya satu, banyak peserta yang tidak kebagian dan mereka harus bersabar untuk mendapatkannya ditahun depan.




















Kamis, 11 Agustus 2016

SEMOGA KASUS TERSELESAIKAN, MESKI SANG MEDIATOR TELAH BERPULANG


Ahmad Zaid (berpeci hitam) saat mediasi Zulfa dengan SMK N 7 Semarang
Kasus yang menimpa Zulfa siswa SMK 7 Semarang yang tidak naik kelas karena nilai agamanya kosong itu semoga bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan, meski sang mediator yaitu kepala Ombudsman Jawa Tengah telah berpulang kepada Sang Pencipta. 
 
Hal tersebut menyingung kejadian tadi siang (Kamis 11/8), dimana telah diberitakan bahwa Kepala Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Zaid meninggal dunia tertabrak Kereta Api pada pukul 12.45 di perlintasan rel KA Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak seusai melakukan sidak di SDN 6 Brumbung. Dia bersama 3 orang lainnya di dalam mobil Kijang Innova berwarna hitam hendak menyeberang perlintasan tak berpalang dihantam oleh kereta Maharani jurusan Semarang – Surabaya.

Masih segar dalam ingatan kita, Achmad Zaid terkahir menangani masalah Zulfa, siswa SMK N 7 Semarang yang tidak naik kelas karena nilai agamanya kosong, lantaran siswa tersebut berkeyakinan Kepercayaan.  Dalam kasus tersebut, Ombudsman Jawa Tengah menjadi institusi upaya mediasi kedua pihak, yaitu pihak keluarga Zulfa dan SMK N 7 Semarang.

Kasus Zulfa ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait dunia pendidikan nasional tentang masalah-masalah yang terjadi pada seorang pelajar yang berkeyakinan diluar agama-agama yang diakui oleh negara. SMK N 7 Semarang berpegang teguh pada aturan yang berlaku yaitu belum adanya aturan resmi dari pusat tentang kurikulum pendidikan agama bagi penganut kepercayaan. Sehingga dalam upaya mangisi nilai pada mata pelajaran agama dan budi pekerti, terjadi pemaksaan oleh pihak sekolah kepada siswa tersebut untuk masuk dan melaksanakan ujian praktek menurut agama Islam, padahal Zulfa adalah penganut kepercayaan.

Dalam proses mediasi, Zaid melakukan investigasi pada SMK N 7 Semarang, namun tak menemukan adanya bukti dan saksi dimana telah terjadi pemaksaan, dan menutup kasus Zulfa dengan keputusan Zulfa tetap tidak naik kelas.

Investigasi yang dilakukan secara sepihak ini tidaklah adil bagi siswa tersebut. Laporan dan bukti yang disampaikan oleh korban diabaikan oleh pihak Ombudsman. Terkesan institusi negara yang diharapkan sebagai tempat mengadu rakyat ini cenderung berpihak pada pihak SMK 7 Semarang, entah alasan apa. Ungkap Dewi Kanti, salah satu tim advokasi Zulfa. Ini merupakan pembohongan publik, Ombudsman tidak mendengarkan kronologi dari pihak korban, data dari korban dia kubur, tambahnya saat ditanya menanggapi beberapa pemberitaan di media tentang penutupan kasus Zulfa

Bahkan dia pun ikut menyarankan untuk mengikuti pelajaran agama islam agar nilai agamanya terisi dan bisa naik kelas. "Menjalankan ibadah solat bukan berarti menjalankan akidah islam, ndak apa-apa asal tidak di sahadatkan di depan kyai dan saksi" ucap Zaid pada mediasi pekan lalu (3/8),

Sebenarnya masalah tersebut tidak terlalu rumit jika pihak sekolah tidak terlalu kaku dengan alasan belum adanya payung hukum dan ketakutan kalau dikatakan melanggar aturan yang berlaku. Seharusnya pihak terkait dalam hal ini dinas pendidikan dan pemerintah Kota Semarang bisa menyelesaikan masalah ini dengan membuat keputusan atau kebijakkan terkait permasalahan yang mendesak dan bersifat urgent. Jangan hanya karena terbentur aturan yang notabene adalah produk wakil rakyat, masa depan seorang anak bangsa dikorbankan. Lebih-lebih dikarenakan permasalahan agama/keyakinan. 

Seorang abdi negara adalah pelayan masyarakat, menempatkan tugas dan pokok fungsinya sesuai jabatan yang diemban dengan penuh ketulusan dan rasa tanggung jawab. Sungguh tak bijaksana jika terlalu mengedepankan ego dan kepentingan kelompok/ideologi/agama/keyakinannya diatas nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta rasa kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila ini.


   

Selasa, 02 Agustus 2016

PERINTAH WALIKOTA TAK DIHIRAUKAN PIHAK SEKOLAH, NASIB ZULFA PUN MAKIN TERKATUNG

Upaya Ombudsman Jateng dalam melakukan mediasi antara pihak keluarga Zulfa dengan SMK 7 N Semarang tak mencapai kata sepakat, membuat Walikota Semarang Hendrar Prihadi ikut turun dalam penyelesaian masalah ini. Walikota memerintahkan pihak sekolah untuk melakukan ujian susulan mata pelajaran agama, sesuai dengan kepercayaan siswanya.

Perintah walikota Semarang ini atas hasil komunikasi antara Margono, pihak keluarga Zulfa yang menghubungi anggota DPRD Jateng Messi Widiastuti tentang masalah tersebut. Kemudian anggota DPRD Jateng dari Fraksi PDI-P itu menghubungi Mas Hendi (panggilan akrab walikota Semarang) dan alhasil Jumat (29/7) walikota Semarang ini memerintahkan supaya Zulfa dapat mengikuti untuk ujian susulan.

Menyambut keputusan sang walikota, Zulfa pun menyambut dengan sukacita. Pihak komunitas kepercayaan Semarang pun telah menyiapkan materi ujian untuk Zulfa. Namun pada hari Senin (1/8) Zulfa yang didampinigi ibunya dan tim advokasi, serta tim dari penganut kepercayaan kota Semarang mendatangi SMK N 7 Semarang berharap dapat melaksanakan ujian susulan, lagi-lagi tak menemukan hasil positif, kepala Sekolah Sudarmanto tidak berada ditempat. Tim advokasi pun yang hari itu diagendakan bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan kota Semarang Bunyamin, juga urung bertemu dikarenakan Kepala Dinas Pendidikan kota Semarang itu sedang ada rapat.

Saat ingin menemui Kepala Sekolah SMK 7 Semarang, pihak keluarga Zulfa mendapat jawaban ketus dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Netty Pietersina Engel. "Khan tadi saya sudah bilang, kalau kami sedang menunggu hasil keputusan dari Ombudsman", ujar Netty sambil berdiri kemudian berjalan berbalik arah tanpa memberi kesenpatan berbicara kepada pihak keluarga Zulfa yang saat itu sedang duduk di ruang tunggu.

Akhirnya, hari itu Zulfa dan ibunya harus pulang sia-sia tanpa ada hasil. Pihak keluarga dan tim advokasi saat ini hanya bisa menunggu informasi dari Ombudsman Jateng dengan harapan masalah ini segera bisa terselesaikan sesuai dengan perintah walikota Semarang sebagai kepala daerah yang merupakan institusi tertinggi yang membawahi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Sungguh ironi, tatkala perintah seorang walikota pun tak segera dilaksanakan oleh salah satu SKPD-nya. Mengutip ungkapan Sabda Pandito Ratu, kapankan Sabda (perintah) itu akan ditindaklanjuti. Kita tunggu proses selanjutnya.


PAYUNG HUKUM
Secara terpisah Kepala Seksi Nilai Budaya, Dinbudpar Jateng Eny Haryanti, mengatakan bahwa masalah ini masuk dalam wilayah Dinas Pendidikan Jawa Tengah, karena menyangkut masalah pendidikan. "masalah yang terjadi di SMK 7 itu ranahnya Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kami hanya bisa membantu menginformasikan bahwa aturan pendidikan bagi anak-anak penganut kepercayaan sudah diputuskan dalam Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah ditandantangi Bapak Anis Baswedan (menteri saat itu) dan sekarang posisinya sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM" jelas Eny Haryanti.

Setelah terbitnya peraturan ini semoga bisa menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pendidikan untuk anak-anak penganut kepercayaan, sehingga pelayanan pendidikan untuk semua anak bangsa tak terkecuali,  bisa terwujud sebagai salah satu amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, tambahnya.