Selasa, 02 Agustus 2016

PERINTAH WALIKOTA TAK DIHIRAUKAN PIHAK SEKOLAH, NASIB ZULFA PUN MAKIN TERKATUNG

Upaya Ombudsman Jateng dalam melakukan mediasi antara pihak keluarga Zulfa dengan SMK 7 N Semarang tak mencapai kata sepakat, membuat Walikota Semarang Hendrar Prihadi ikut turun dalam penyelesaian masalah ini. Walikota memerintahkan pihak sekolah untuk melakukan ujian susulan mata pelajaran agama, sesuai dengan kepercayaan siswanya.

Perintah walikota Semarang ini atas hasil komunikasi antara Margono, pihak keluarga Zulfa yang menghubungi anggota DPRD Jateng Messi Widiastuti tentang masalah tersebut. Kemudian anggota DPRD Jateng dari Fraksi PDI-P itu menghubungi Mas Hendi (panggilan akrab walikota Semarang) dan alhasil Jumat (29/7) walikota Semarang ini memerintahkan supaya Zulfa dapat mengikuti untuk ujian susulan.

Menyambut keputusan sang walikota, Zulfa pun menyambut dengan sukacita. Pihak komunitas kepercayaan Semarang pun telah menyiapkan materi ujian untuk Zulfa. Namun pada hari Senin (1/8) Zulfa yang didampinigi ibunya dan tim advokasi, serta tim dari penganut kepercayaan kota Semarang mendatangi SMK N 7 Semarang berharap dapat melaksanakan ujian susulan, lagi-lagi tak menemukan hasil positif, kepala Sekolah Sudarmanto tidak berada ditempat. Tim advokasi pun yang hari itu diagendakan bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan kota Semarang Bunyamin, juga urung bertemu dikarenakan Kepala Dinas Pendidikan kota Semarang itu sedang ada rapat.

Saat ingin menemui Kepala Sekolah SMK 7 Semarang, pihak keluarga Zulfa mendapat jawaban ketus dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Netty Pietersina Engel. "Khan tadi saya sudah bilang, kalau kami sedang menunggu hasil keputusan dari Ombudsman", ujar Netty sambil berdiri kemudian berjalan berbalik arah tanpa memberi kesenpatan berbicara kepada pihak keluarga Zulfa yang saat itu sedang duduk di ruang tunggu.

Akhirnya, hari itu Zulfa dan ibunya harus pulang sia-sia tanpa ada hasil. Pihak keluarga dan tim advokasi saat ini hanya bisa menunggu informasi dari Ombudsman Jateng dengan harapan masalah ini segera bisa terselesaikan sesuai dengan perintah walikota Semarang sebagai kepala daerah yang merupakan institusi tertinggi yang membawahi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Sungguh ironi, tatkala perintah seorang walikota pun tak segera dilaksanakan oleh salah satu SKPD-nya. Mengutip ungkapan Sabda Pandito Ratu, kapankan Sabda (perintah) itu akan ditindaklanjuti. Kita tunggu proses selanjutnya.


PAYUNG HUKUM
Secara terpisah Kepala Seksi Nilai Budaya, Dinbudpar Jateng Eny Haryanti, mengatakan bahwa masalah ini masuk dalam wilayah Dinas Pendidikan Jawa Tengah, karena menyangkut masalah pendidikan. "masalah yang terjadi di SMK 7 itu ranahnya Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kami hanya bisa membantu menginformasikan bahwa aturan pendidikan bagi anak-anak penganut kepercayaan sudah diputuskan dalam Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah ditandantangi Bapak Anis Baswedan (menteri saat itu) dan sekarang posisinya sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM" jelas Eny Haryanti.

Setelah terbitnya peraturan ini semoga bisa menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pendidikan untuk anak-anak penganut kepercayaan, sehingga pelayanan pendidikan untuk semua anak bangsa tak terkecuali,  bisa terwujud sebagai salah satu amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, tambahnya.

1 komentar:

  1. Sungguh ironi, tatkala perintah seorang walikota pun tak segera dilaksanakan oleh salah satu SKPD-nya. Mengutip ungkapan Sabda Pandito Ratu, kapankan Sabda (perintah) itu akan ditindaklanjuti. Kita tunggu proses selanjutnya.

    BalasHapus