Selasa, 25 Oktober 2016

LAYANI HAK SEMUA WARGA NEGARA, TERMASUK PARA PENGANUT KEPERCAYAAN

Sebagai pengelola kebudaayaan, banyak sekali ditemui para pegawai di lingkungan SKPD yang membidangi kebudayaan, tidak mengetahui tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga banyak kasus yang terjadi dimana warga penganut kepercayaan menjadi korban diskriminasi dalam hal pemenuhan hak - hak sipil yang melekat pada mereka sebagai sesama warga negara dengan pemeluk agama-agama lain yang diakui oleh negara.

Meskipun ada beberapa daerah yang telah melaksanakan pengelolaan kepercayaan dengan baik, namun lebih banyak daerah yang masih kurang dalam pelayanan. Ini dikarenakan masih adanya pola pikir dan cara pandang tentang kebudayaan kususnya tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi sesutu hal tidak terlalu penting.

Untuk itu Derektorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kemendikbud RI menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari mulai hari Selasa (25/10) sampai dengan Sabtu (26/10) di Hotel Horison Semarang.

Peserta bintek ini berasal dari dinas yang membidangi kebudayaan, khususnya bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, dari 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.

Bintek ini juga dalam upaya mensosialisai payung hukum yang terbaru bagi penganut kepercayaan, yaitu Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang pelayanan pendidikan untuk warga kepercayaan. Sehingga dinas terkait yang ada di daerah bisa lebih mengerti dan mampu melaksanakan pelayanan terhadap penganut kepercayaan dalam hal pendidikan.

Seumur hidup menjadi pegawai, maka kita semua adalah pelayan. Pelayan sama dengan pembantu, maka bagaimana kita bisa menjadi pelayan yang baik. Sehingga ada istilah negara harus hadir dalam melakukan pelayanan, perlindungan dan advokasi bagi warga kepercayaan dan komunitas adat yang mengalami diskriminasi, jelas Dra. Sri Hartini, M.Si. Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

"Suka tidak suka kita harus hadir, negara harus hadir. Ah.. Itu tidak sesuai dengan agama kita, apa sih untungnya ngurus itu. Pikiran seperti ini harus disingkirkan jauh-jauh, yang kita dekatkan adalah rasa tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Ini juga berkaitan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi dimana tidak boleh ada diskriminasi. Ketidakadilan dan intoleransi kita berantas bersama-sama", lanjut Sri Hartini.


Di akhir materinya, Sri Hartini juga mengajak semua dinas yang ada di kabupaten dan kota untuk intensif melakukan kerjasama dalam upaya sosialisasi dan pelayanan bagi penganut kepercayaan. "Semua harus menterjemahkan nawa cita dan menariknya dalam RPJMN, Renstra dan Visi Misi serta berkoordinasi secara terus menerus", pungkasnya.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinbudapar Jateng Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.Soc. Sc. Selain diisi oleh beberapa Kasubdit di Direktorat KT (Kepercayaan dan Tradisi), kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten dalam hal Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradis.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar