Minggu, 23 Juli 2017

SEGALA AKSI INTOLERANSI HARUS DILAWAN, BEGINI CARANYA

Perkembangan situasi politik dan sosial masyarakat sering menimbulkan permasalahan yang menyangkut perbedaan. Kerap sekali perbedaan suku, ras dan agama/keyakinan yang seharusnya disyukuri sebagai potensi kekayaan dan kekuatan bangsa, oleh segelintir orang dijadikan sebagai senjata untuk meraih kekuasaan. Politisasi agama seolah menjadi jurus jitu untuk menggebug lawan politik. Hal ini terlihat jelas pada Pilkada DKI tahun lalu.

Menurut Dirut LBH Yogyakarta, Hamzal Wahyuddin, SH, data statisitk menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) provinsi di negeri yang rawan akan tindakan intoleran dalam hal beragama dan berkeyakinan, yakni Jawa Barat, NAD dan DIY.

Tentu ini menjadi perhatian yg menarik, mengapa daerah dengan kultur budaya dan keberagaman yang bercorak bisa sering terjadi tindakan-tindakan tersebut. Ketika ditelusuri mendalam setiap kasusnya, biasanya terjadi dari hal-hal kecil semisal kesadaran masyarakat yang menolak keberagaman.

Uniknya lagi ada beberapa kasus yang ada dan timbul tenggelam, ketika menjelang proses "pertarungan politik" didaerah, sebut saja Pilkada misalnya.

Untuk itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY menggelar seminar dan pelatihan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Acara ini dilaksanakan selama 4(hari) sejak Kamis (20/7) sampai dengan Minggu (23/7), di Hotel Grand Sarila, Sleman.

Acara ini diikuti 25 peserta diantaranya perwakilan dari Gusdurian, Pemuda Muhammadiyah, NU, Syiah, Ahmadiyah, Penghayat Sapta Darma, PLUSH (LGBT), dan Difabel DIY. Beberapa perwakilan akademisi juga diikutkan diantaranya dari UIN, UII, UGM, UKDW dan Univesitas Sanata Darma.

Selain Dirut LBH Yogyakarta, hadir juga sebagai pembicara dari Alisansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Agnes Heing Ratri, aktivis HAM Emanuel Gobay, advokat LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadli, SH, MH dan Anastasya Kiki, SH.

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar