Sabtu, 25 November 2017

BAHASA DAERAH PERKUAT IDENTITAS SUATU BANGSA

Bahasa Indonesia disamping sebagai bahasa negara dan bahasa resmi juga sebagai alat pemersatu bangsa, disamping itu bahasa juga sebagai identitas dari suatu bangsa tersebut dan setiap tempat di wilayah negara Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa yang berbeda disetiap suku bangsa.

Para pemuda nusantara yang waktu itu masih berusia 20 an, memiliki pemikiran yang sangat hebat dan bijaksana dalam meneguhkan sumpah pemuda yang berisi 3 butir. Butir yang terakhir berbunyi "Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa indonesia". Mengapa kok tidak sama dengan 2 butir sebelumnya yang menggunakan kata "mengaku....." yang mana kalau dipanjangkan menjadi "mengaku bahasa satu bahasa indonesia". 

Hal ini menunjukkan bahwa para beliau pendiri bangsa ini mempunyai apresiasi dan penghormatan yang tinggi bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan masing-masing bahasanya, dan bahasa daerah itu yang menjadi identitas dari masing-masing suku bangsa, jelas Prof. Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum, guru besar FBS UNNES saat menjadi narasumber di acara Sinkronisasi Bidang Kebudayaan, di Megaland Hotel Solo, Kamis (23/11).

Dalam sesi yang sama, Kasubbag Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan Biro Kesejahteraan Rakyat, Setda Provinsi Jawa Tengah, Eny Haryanti, S.Pd. M.Pd, menyampaikan tentang tupoksi Biro Kesra khususnya dalam bidang Kebudayaan. Beberapa diantaranya menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah,  menyiapkan bahan penyusunan data, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan,  menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah.

Selain itu Biro Kesra juga bisa melaksanakan kegiatan yang secara teknis tidak bisa dilaksanakan oleh OPD dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kegiatan tersebut harus dilaksanakan. Beberapa kegiatan bidang kebudayaan yang telah dilaksanakan meliputi Rakor Pentas Duta Seni, Rakor Mudik Gratis Warga Jateng, Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara, Pawai Budaya dalam rangka HUT TMII di Jakarta, Festival-festival Kebudayaan tingkat Nasional, Tradisi Dugderan, Workshop Festival Seni dan Budaya.

Acara yang diselenggarakan Seksi Cagar Budaya dan Permeseuman, Dindikbud Jawa Tengah ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari 35 Dinas se Jawa Tengah yang membidangi kebudayaan, kantor/instansi yang terkait dengan kebudayaan dan beberapa stakeholder bidang kebudayaan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari sejak hari Selasa (21/11) sampai dengan Kamis (23/11).

Biasanya kegiatan semacam ini dari awal hingga akhir dilaksanakan dalam bentuk klasikal atau seminar, namun kali ini para peserta juga diajak untuk mengunjugi Museum Manusia Purba Sangiran dan nonton bareng Wayang Orang Sriwedari Solo.


Sabtu, 18 November 2017

6 PEMUDA MADIUN INI RESMI MENJADI ANGGOTA NGUDI UTOMO

Sebanyak 6 pemuda yang terdiri atas 4 laki-laki dan 2 perempuan ini, resmi menjadi anggota Paguyuban Ngudi Utomo, salah satu organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Madiun. Untuk menjadi anggota baru, mereka harus melewati beberapa tahapan hingga pada waktu yang tepat diadakan sebuah ritual penetapan.

Proses ritual penetapan anggota baru ini dinamakan dengan Panetesan Putra Murid Ngudi Utomo - Martowiyono. Ritual ini digelar di sekretariat Ngudi Utomo, Jl. Nogososro No.30 Josenan, Madiun, Jumat malam 17 November 2019.

Selain dihadiri Pengurus Pusat dan keluarga besar Ngudi Utomo, acara ini juga dihadiri rombongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas Kepala Seksi Nilai Tradisi, Bidang Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dra. Hermawati, M.T, serta Kasubbag Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan, Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah, Eny Haryanti, S.Pd, M.Pd.

Hadir pula Presidium MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia) wilayah Jawa Timur, Anang Yulianto, SH.

Ngudi Utomo merupakan satu dari 6 organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terdaftar di Pemerintah Kota Madiun. Kelima organisasi lainnya antara lain Paguyuban Mandara Giri Mataram, Paguyuban Sumarah, Paguyuban Sapta Sila, Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) dan Aliran Kebhatinan Perjalanan.

Selasa, 07 November 2017

MK PUTUSKAN PENGANUT KEPERCAYAAN BISA MASUK DI KOLOM AGAMA KTP

Hari ini, Selasa Legi 7 November 2017 menjadi hari yang bersejerah dimana negara, melalui Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa para penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat di KTP.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut.

Menurut majelis hakim, hal tersebut diperlukan untuk mewujukan tertib administrasi kependudukan mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam.
Hal itu disampaikan MK dalam putusan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP.

Hal itu diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Bahwa agar tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai 'penghayat kepercayaan' tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK ataupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain," ujar Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Saldi menuturkan, untuk menjamin hak konstitusional para pemohon, kata "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU Adminduk harus mencakup penganut penghayat kepercayaan.
Menurut MK, perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional.

Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik.

Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan pemeluk keyakinan asli nusantara yang keberadaannya jauh sebelum agama-agama modern datang dari luar negeri. Kepercayaan ini tersebar luas diseluruh penjuru tanah air dengan beragam nama dan aliran, bahkan ada yang terbentuk dalam sebuah organisasi.

Oleh karena itu, MK memutuskan kata "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

"Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan," ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan.

Permohonan uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Para pemohon sebelumnya menilai, ketentuan di dalam UU Adminduk itu dinilai tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat selaku warga negara.

Selama ini, para penghayat kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, dan Sapto Darmo, mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam KK dan KTP mereka dikosongkan.

Dalam permohonannya, Nggay dan kawan-kawan meminta Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945. Alasan pemohon, pasal-pasal yang diuji itu tidak mengatur secara jelas dan logis sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara.


Minggu, 05 November 2017

ADAKAH MASA DEPAN PERDAMAIAN LINTAS IMAN DI INDONESIA?


Peserta "Peace Train 2: Jakarta-Surabaya" mengunjungi delapan rumah ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda. Selama dua hari berproses bersama, mereka mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan keagamaan dalam atmosfir kebinekaan. Tak jarang berbagai kejutan diperoleh peserta, yang rata-rata masih muda, karena baru mendapat informasi langsung dari sumbernya, yang tidak diketahui sebelumnya.

Peserta dari Jakarta Christian Sugiarto (15) menyampaikan pengakuan bahwa selama ini dirinya abai terhadap eksistensi penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Sebab informasi yang ia dapatkan selama ini hanya 6 agama. Sehingga kehadirannya ke Sanggar Candi Busana tempat para penghayat Sapta Darma di Surabaya beribadah dan beraktivitas mempunyai arti tersendiri baginya.

"Jujur saya baru belajar, ternyata keberagaman agama dan kepercayaan itu tidak hanya 6 agama yang diakui (negara), tetapi banyak sekali kepercayaan di Indonesia," ujar pelajar SMA Fons Vitae 1 Matraman Jakarta Timur.

Para peserta Peace Train 2, termasuk Christian, mendapat pengalaman menjumpai langsung komunitas penghayat Sapta Darma sekaligus informasi tentang keberagaman aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Mereka dibawa masuk dalam sejarah dan filosofi agama lokal Sapta Darma sekaligus juga diskriminasi yang dialaminya.

Peserta Peace Train 2 yang berasal dari berbagai daerah, di antaranya Medan, Riau, Makassar, Sorong, Banjarmasin, Jabodetabek, Cirebon, Salatiga, Rembang, Malang, Lamongan, Sidoarjo dan Surabaya, menempuh bersama-sama perjalanan keberagaman dan pergumulan iman, baik lahir maupun batin, dengan menggunakan kereta api.

Mereka dilepas secara simbolis menuju Surabaya Jumat malam (3/11) di Stasiun Gambir oleh beberapa tokoh agama. Sementara di ujung perjalanan religius ini ditutup dengan diskusi membahas tantangan perdamaian lintas-iman Indonesia di kalangan gerakan mahasiswa dan pemuda keagamaan di kantor GP Ansor Minggu petang (5/11) yang dihadiri juga GMKI, GMNI, PMKRI, KMHDI, PMII dan HMI.

Perjalanan religius mereka dimulai hari Sabtu (4/11) dengan mengunjungi sanggar Sapta Darma, kemudian bergeser ke Pura Segara Kenjeran (Hindu), masjid Ahmadiyah dan malam Minggu berkumpul di Masjid Cheng Ho untuk masuk dan melihat secara dekat bangunan rumah ibadah Islam dengan arsitektur Tionghoa. Di halaman masjid ini juga bersama-sama menggelar Pentas Budaya Bhinneka dan Narasi Lintas-iman yang melibatkan banyak pihak dan jaringan.

Minggu pagi (5/11) mereka yang terdiri dari berbagai latar agama mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Gresik. Beberapa peserta yang menggunakan jilbab maupun santri-santri yang memakai kain sarung, peci atau kopiah dengan khidmat dan tidak canggung bersama-sama menjalani prosesi ibadah. Selama di Gresik mereka mengunjungi juga Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dan klenteng Tempat Ibadat Tri Dharma Kim Hin Kiong Gresik. Setelah itu mereka kembali menuju Surabaya mengunjungi Vihara Buddhayana Dharmawira Centre.

Dari kunjungan-kunjungan itulah selain untuk menimba informasi keagamaan juga menjadi ruang penggalian dan pengembangan nilai-nilai toleransi dan solidaritas lintas-iman.

Perempuan berjilbab dari Pekanbaru Laras Olivia (21) sengaja ikut beribadah di GKI karena didorong rasa ingin tahu bagaimana prosesi ibadah dalam agama Kristen berlangsung.

"Sama sih seperti pengalaman saya ketika beribadah sesuai dengan syariat dalam agama saya. (Ada rasa) kedamaian," ungkap Laras saat menyampaikan kesannya pertama kali memasuki gereja dan mengikuti ibadah agama Kristen.

Mahasiswi Universitas Islam Riau ini menaruh harapan sangat besar terhadap program Peace Train agar menjadi jembatan bagi isu-isu keberagaman. Motivasinya bergabung dalam kegiatan ini karena ingin bersama-sama anak muda lainnya bertekad menjalin kerjasama antar-iman.
"Jangan takut duluan dengan perbedaan iman. Selagi muda jangan tertutup, tapi terbuka, agar tidak termakan hoax (SARA)," demikian pesan yang ia tekankan kepada kalangan milenial.

Sementara santri dari Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Muhammad Abdul Mujib (23) menyampaikan motivasinya mengikuti Peace Train lantaran ingin memahami betul perbedaan agama dengan belajar langsung dari sumbernya. Ia sama sekali tidak khawatir mengikuti program lintas-iman akan memengaruhi dan mengguyahkan keimanannya.

"Selama beragama sebaik-baiknya, tidak usah khawatir dan cemas dengan agama lain. Toh semua agama mengajarkan kasih dan cinta," kata Mujib yang selama mengikuti Peace Train 2 ini selalu memakai kain sarung dan peci putih.

Di hadapan jemaat GKI Gresik dan peserta Peace Train 2 Anick Ht mewakili inisiator program menyampaikan bahwa selama dua kali berjalan (Peace Train sebelumnya digelar di Semarang, Jawa Tengah) ia menyaksikan anak-anak muda demikian senang belajar dan berkarya bersama untuk berproses menjadi duta perdamaian.

Untuk itulah, dengan mengacu pada besarnya sambutan para peserta maupun komunitas agama atau kepercayaan yang dikunjungi serta jaringan kerja lintas-iman yang mendukungnya, Peace Train ke depannya akan dilakukan secara luas ke daerah-daerah di Indonesia. "Sambutan luar biasa ini sangat membanggakan. Melaui Peace Train, Indonesia masih bisa diharapkan dari generasi milenial," tegas Anick.

Meski demikian, Pemimpin Redaksi Inspirasi.co ini tidak menafikan betapa anak muda sekarang rentan sekali ketularan ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan, sehingga sesuatu yang kecil pun bisa memicu konflik yang demikian besar.

"Peace Train sangat relevan bagi generasi milenial sebagai ruang untuk mengenalkan rumah ibadah dan nilai-nilai keagamaanya kepada mereka dengan cara menularkan energi-energi yang baik," pungkas Anick.



sumber : kabar sejuk