BUDAYA SPIRITUAL SEBAGAI MEDIA PENGUATAN IDEOLOGI BANGSA

Menyikapi lahirnya KSBN 

Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, bangsa nusantara pernah mengalami masa kejayaan, setidaknya di era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Peradaban yang dibangun baik bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan saat itu banyak berlandaskan dengan sistem budaya yang begitu tinggi dan selalu dipegang erat. Hal itu berimbas pada tingginya kualitas spritual, kemakmuran dan kerukunan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat nusantara.

Tingginya kebudayaan masyarakat nusantara lebih banyak ditunjang dengan unsur spiritual yang bersumber dari kearifan lokal, lebih tepatnya dari keyakinan/kepercayaan asli nusantara yang jumlah dan variannya sangat banyak dan beragam.

Kekayaan akan budaya spiritual itu mampu membentuk masyarakat nusantara yang mempunyai jatidiri, budi pekerti, kepekaan rasa, gotong royong, saling menghormati dan kasih sayang kepada seluruh isi alam. Sifat karakter yang tumbuh dan melekat tersebut, berkembang sampai sekarang dan mampu memberikan andil dalam pembangunan sumber daya manusia guna mendukung penguatan ideologi bangsa serta menjadi benteng terkuat dalam menjaga Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegera.  

Hal itu seiring dan sejalan dengan sistem keyakinan yang dibangun atas dasar Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sebagai sarana penyembahan terhadap sang pencipta, melalui tata cara peninggalan leluhur nusantara, jauh sebelum agama-agama trans masuk ke wilayah nusantara.

Untuk itu kehadiran KSBN (Komite Seni Budaya Nusantara) selain sebagai wadah pengembangan seni budaya yang bersifat lahiriah/material, namun diharapkan juga mampu menyentuh bidang-bidang budaya spiritual. Beberapa diantaranya ada upacara adat dan tradisi yang ada di masyarakat jawa seperti sedekah bumi, ruwatan, selamatan daur hidup, tata ritual kepercayaan, dan lain-lain, dimana semua itu berakar pada konsep Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ini menjadi catatan penting, agar kehadiran KSBN di provinsi Jawa Tengah ini mampu menjadi wadah untuk semua elemen budaya, baik yang bersifat material maupun spiritual. Keseriusan pengelolaan ini sangat logis karena Jawa Tengah bisa dibilang sebagai pusat budaya spiritual di tanah nusantara ini. Banyak sekali ragam Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebar diseluruh kabupaten dan kota, yang diantaranya membentuk organisasi atau kelompok Penghayat Kepercayaan.

Menurut data di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kemendikbud, sebanyak 53 organisasi Kepercayaan tersebar di wilayah Jawa Tengah.  Diantaranya Sapta Darma, Paguyuban Kapribaden, Perguruan Trijaya, Paguyuban Pancasila Handayaningrat, Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran, Roso Manunggal Jati, Cahya Buwana, Paguyuban Budaya Bangsa, Wringin Seto, Kejawen Maneges, Kawruh Jawa Jawata dan lain-lainnya.

Sampai saat ini sudah banyak payung hukum yang melindungi keberadaan para pelaku budaya spiritual tesebut. Diantaranya UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, Permendikbud No. 27 Tahun 2016, dan yang terakhir adalah Putusan MK tentang masuknya Kepercayaan pada kolom agama di KTP.

Oleh karena itu, upacara adat dan tradisi dimana mempunyai makna ritual yang berbasis pada kepercayaan warisan leluhur nusantara ini diharapkan menjadi perhatian besar bagi KSBN. Setidaknya porsinya pun tidak ketinggalan jauh dari bidang budaya lain. Solusi terbaik adalah kolaborasi yang indah antara budaya material dengan budaya spiritual.

Melibatkan unsur seni dalam setiap upacara adat dan tradisi akan meningkatkan efek positif bagi setiap elemen yang terlibat maupun output yang dihasilkan dalam rangka menyiapkan generasi yang berbudi pekerti luhur dan berwawasan kebangsaan menuju kejayaan nusantara, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

 oleh : Bambang Permadi, AAN, S.Kom.

BUDAYA DAERAH, TIDAK HANYA DIURI-URI TETAPI JUGA HARUS DIURIPI

Keberagaman seni dan budaya Jawa Tengah menjadi bagian dari kekayaan budaya nusantara. Agar terjaga kelestariannya, semua harus terlibat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa seni budaya daerah merupakan kekayaan negara bernilai tiada terhingga, maka harus dirawat dan dihidupkan.

“Semua harus terlibat, termasuk bapak dan Ibu yang ada di sini untuk ikut melestarikan budaya terutama kepada generasi muda bangsa. Kekayaan seni budaya daerah tidak hanya nguri-uri tetapi juga harus diuripi atau dihidupkan,” ujar Sekda Jateng Dr. Ir. Sri Puryono KS saat pengarahan sekaligus membuka Rakerda Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Jateng di Hotel Swiss Belinn Saripetojo Surakarta, Jumat (19/1).

Rakerda yang dirangkai dengan sarasehan seni budaya nusantara bertema “Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara” itu, dihadiri Ketua Umum KSBN Pusat Mayjend TNI (Purn) Hendardji Soepandji SH, GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, serta sekitar 200 peserta terdiri dari pelaku seni, budayawan, serta perwakilan instansi terkait dari 35 kabupaten/ kota se-Jateng.

Menurut Sekda, menjaga dan melestarikan budaya nusantara bukan berarti antibudaya asing, melainkan bisa memilah dan memilih, saring dan sharing budaya yang beragam di tengah era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, serta bagaimana pemahaman terhadap ideologi negara.

Tidak kalah penting adalah memberikan pemahaman tentang budaya daerah sejak dini kepada anak-anak, dan mengajak mereka mencintai budaya asli nusantara. Tidak perlu yang muluk-muluk, mulailah dari tingkat keluarga dengan pengenalan unggah-ungguh, kesenian dan budaya lokal, kuliner, kemudian di sekolah melalui pelajaran muatan lokal.

Selain itu, berikan peluang atau kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda bangsa untuk melakukan kolaborasi budaya antar daerah. Terlebih Jawa Tengah memiliki kesenian dan budaya lokal yang khas di masing-masing daerah. Seperti tari Bedoyo, Gambyong, Topeng Ireng, Jaran Kepang, dan Lengger. “Harapan saya mudah-mudahan bisa direnungkan, bagaimana agar seni budaya kita di Jawa Tengah yang hampir punah bisa bangkit kembali,” jelasnya.

Seiring kemajuan teknologi, imbuh Sri Puryono, keberadaan media sosial bisa membantu untuk membangkitkan dan menggerakkan masyarakat, mengenal dan melestarikan budaya nusantara. Apabila ada kegiatan, pagelaran, araupun segala hal yang menyangkut seni budaya, dapat disebarluaskan melalui media sosial.

“Kalau ada event terkait seni budaya yang diviralkan melalui media sosial, hal itu mampu mengundang orang datang berbondong-bondong. Seperti festival rambut gimbal, festival Sungai Serayu, reog paguyuban, ketoprak PNS di Kabupaten Pati namanya Praja Budaya,” terangnya.

Ketua Panitia Sarasehan sekaligus Kepala Kesbangpol Jawa Tengah, Drs. Ahmad Rofai M.Si mengatakan, KSBN dibentuk dengan harapan berbagai kebudayaan dan kesenian lokal bisa dikembangkan dengan baik. Selain itu juga mampu menyaring dan menyeleksi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma norma budaya indonesia.

“Maksud diadakannya kegiatan ini, adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pelaku seni dan budaya terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa,” jelasnya.



Sumber : Humas Jateng

BESARNYA SUATU BANGSA DITENTUKAN OLEH TINGGINYA BUDAYA DARI BANGSA ITU SENDIRI

Besarnya suatu bangsa tergantung dari tingginya budaya bangsa itu sendiri. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS MP, dalam sebuah tembang macapat pada acara Rakor Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) di Gedung B Lt.5 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, Rabu (10/1).

Oleh karena itu sudah seharusnya kita mempunyai usaha untuk berjuang memajukan kebudayaan kita, khususnya di Jawa Tengah. Dahulu para pejuang kita dengan bambu runcing saja bisa merebut kemerdekaan dari penjajah, kita yang sekarang hidup pada jaman kemerdekaan seharusnya bisa berbuat lebih, bersemangat juang tinggi dengan memafaatkan segala kemampuan dan sarana yang ada, lanjutnya.

Sekda Jateng yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum KSBN Jawa Tengah ini dalam paparannya menyampaikan bahwa usaha melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia adalah amanat undang-undang, untuk itu semua warga negara wajib untuk melaksanakan. Dengan landasan hukum UUD 1945 pasal 32 ayat 1 dan UU. No. 5 Th. 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Sri Puryono menghimbau kabupaten dan kota se Jawa Tengah untuk segera membentuk KSBN.

Lebih jauh Sri Puryono menjelaskan bahwa KSBN merupakan organisasi seni dan budaya yang dibentuk untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat dalam pembangunan berbasis budaya.

KSBN nantinya akan menjadi payung dari organisasi seni dan budaya yang telah ada, untuk itu pembentukkan KSBN kabupaten/kota diharap melibatkan semua potensi daerah, organisasi kesenian dan budaya yang ada, misalnya FK Metra, Pepadi, Dewan Kesenian, Permadani, Hamkri dll.

Dalam paparannya, Sri Puryono menjelaskan tentang sumber dana KSBN bisa diperoleh dari APBN, APBD, peran masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sesi tanya jawab, Kepala Disbudpar Kota Semarang, Masdiana Safitri mengusulkan agar kepengurusan di kabupaten/kota khususnya pada posisi ketua agar tidak harus dijabat oleh sekda atau asisten, karena tidak semua sekda atau asisten di daerah mempunyai kemampuan dalam hal seni budaya. Jika ditingkat provinsi Jawa Tengah, sangat tepat jika posisi ketua dijabat oleh Sekda, karena beliau adalah seorang pelaku seni budaya. 

"Kita semua tahu kalau pak Sekda sudah mulai nembang macapat, semua orang pasti kesengsem, khususnya para ibu-ibu" imbuh Masdiana pada sesi tanya jawab tersebut.

MUSYAWARAH MUFAKAT

Atas berbagai usulan di sesi tanya jawab, Sri Puryono menghimbau untuk kepengurusan silakan diatur di daerah masing-masing. Jika dari unsur pejabat pemerintah tidak bisa menjadi ketua, bisa diusulkan dari unsur tokoh seniman, budayawan atau yang lainnya, asal selalu didampingi dan didukung penuh oleh pemerintah daerah. "Ojo gompang gampang terus ning mburi ditinggal ora diurusi" tandasnya. Yang artinya jangan bilang mudah kemudian dibelakang nanti ditinggal dan tidak diurusi.

Pemilihan pengurus KSBN di kabupaten dan kota saya harap dengan cara musyawarah mufakat dan jangan melalui voting, karena musyawarah mufakat atau rembugan merupakan budaya kita yang harus dilestarikan, dan sekali lagi jangan lupa libatkan semua organisasi seni budaya yang ada, tambah orang nomor satu ASN di Jawa Tengah itu.

Rakor KSBN ini diikuti seluruh Sekda se Jawa Tengah, Kepala Dinas OPD yang membidangi seni budaya, dan organisasi seni dan budaya di kabupaten/kota se Jawa Tengah, serta pengurus KSBN Jawa Tengah. 

PENTINGNYA SOLIDARITAS SOSIAL DALAM MENJAGA KEHARMONISAN MASYARAKAT

Kesadaran yang tinggi untuk membentuk solidaritas sosial sangat diperlukan untuk membangun masyarakat sipil terlepas adanya peran pemerintah melalui aparat keamanan dalam hal ini kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Izak Lattu, Ph.D seorang akademisi UKSW Salatiga dalam sebuah sessi diskusi pada acara Launching Laporan Tahunan dan Refleksi Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah Tahun 2017 yang diadakan oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) yang bekerjasama dengan Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) Semarang, di Aula Gereja St. Theresia Bongsari Semarang, Selasa (7/1).

Penjelasan Dosen Fakultas Teologi tersebut menjawab pertanyaan salah satu peserta diskusi yang menanyakan tinjauan dari berbagai perspektif tentang keterkaitan antara munculnya kelompok intoleran di kota Semarang yang beberapa kali melakukan aksi yang meresahkan masyarakat dengan disusul munculnya beberapa komunitas/forum/solidaritas/persaudaraan pro toleran dan membentuk jejaring dengan kesepakatan semangat menjaga keutuhan NKRI dan menjunjung tinggi Pancasila.

Narasumber lainnya Dr. Tedi Kholiludin menambahkan bahwa menjamurnya kelompok pro-toleran tidak hanya di kota Semarang, beberapa kota lain di Jawa Tengah pun juga muncul seperti di Klaten, Wonosobo, Salatiga, Solo, Cilacap, Sragen, dan kota-kota lainnya.

Tedi juga menambahkan, dalam hal ini peran kampus saat ini dirasa masih kurang. Kampus lebih banyak melakukan study dan riset sebagai bentuk kajian tanpa ikut melakukan upaya advokasi kepada pihak-pihak yang diidentifikasikan sebagai korban pada kasus yang menyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Koordinator Advokasi eLSA Ceprudin menjelaskan bahwa untuk tahun mendatang, kita akan membangun konsep baru dalam upaya menumbuhkan rasa toleranasi pada generasi muda, misalnya mendirikan "Pondok Damai" bagi para mahasiswa semester awal, pesantren dan gereja-gereja.

Acara ini rencana dihadiri Walikota Semarang, tetapi batal karena sesuatu hal dan diwakilkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Bambang Suranggono.