Sabtu, 07 Maret 2020

Meskipun sudah ber-IMB, GBI (Gereja Babtis Indonesia) Tlogosari ini mengalami penolakan.


Sejumlah warga yang mengaku dari RW VII Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang kembali menggelar aksi penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari yang ada di Jalan Malangsari.

Kali ini aksi berlangsung di depan Balaikota Semarang, Jumat (6/3/2020). Padahal gereja tersebut sudah punya IMB. Berikut kronologinya

1. Bahwa pada tahun 1998 Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Ijin Prinsip Pendirian Gereja dengan nomor 452.2/42/Tahun 1998 serta Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan nomor 645/387/Tahun:1998 bagi GBI Tlogosari untuk mendirikan rumah ibadat di di Jl. Malangsari No. 83;

2. Bahwa pada awal bulan Juli 1998 GBI Tlogosari mulai membangun rumah ibadat di Jl. Malangsari No. 83;

3. Bahwa pada 31 Juli 1998 pembangunan rumah ibadat mendapatkan protes dari warga RT dan RW setempat sehingga proses pembangunan dihentikan;

4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 GBI Tlogosari memulai kembali pembangunan gereja dengan tahapan memplester tembok dan memasang atap baja. Pembangunan ini berjalan selama 3 minggu;

5. Bahwa pada hari kamis 1 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB, lokasi pembangunan rumah ibadat didatangi oleh sekelompok orang dengan jumlah kurang lebih 12 orang yang dikoordinir Nur Aziz dengan maksud menghentikan pembangunan rumah ibadat. Sekelompok orang tersebut merusak beberapa benda yang ada di lokasi pembangunan serta melakukan penguncian pintu gerbang dengan menggunakan rantai digembok;

6. Bahwa pada hari senin 5 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 WIB dilaksanakan mediasi di Kantor Kecamatan Pedurungan. Nur Aziz dan kelompoknya menyampaikan bahwa alasan penolakan pendirian rumah ibadat adalah berkaitan dengan IMB yang lahir dari penipuan tanda tangan. Alasan tersebut terbantahkan karena proses perijinan rumah ibadat yang terbit pada tahun 1998 merujuk pada SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 1/BER/MDN-MAG/1969 yang tidak mensyaratkan tanda tangan. Sehingga alasan tersebut tidak relevan sebagai pijakan untuk mempermasalahkan IMB;

7. Bahwa pada hari senin 5 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 WIB dilaksanakan mediasi di Kantor Kesbangpol Kota Semarang. Dalam mediasi ini, alasan penolakan pembangunan rumah ibadat dengan dalih tanda tangan diperoleh dengan cara penipuan tidak lagi digunakan oleh kelompok penolak pembangunan rumah ibadat.

Alasan utama penolakan adalah bahwa IMB telah daluarsa karena tidak melakukan aktivitas pembangunan setelah 6 bulan diterbitkan.

Dalil bahwa IMB telah daluarsa karena tidak melakukan aktivitas pembangunan setelah 6 bulan diterbitkan sebetulnya tidak relevan untuk digunakan, karena pada faktanya pihak GBI Tlogosari telah memulai pembangunan pada Juli 1998 meski pembangunan tidak selesai dan dihentikan karena mendapat protes oleh beberapa orang;

8. Bahwa pada hari selasa 6 Agustus 2019, Walikota Semarang memfasilitasi audiensi para pihak dalam kasus ini. Untuk menyelesaikan permasalahan sosial, Walikota meminta GBI Tlogosari untuk memenuhi persyaratan tandatangan warga yang menyetujui pembangunan rumah ibadat sesuai dengan PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Pengumpulan tandatangan ini tidak membuat IMB yang telah ada menjadi batal, melainkan hanya sebagai prasyarat sosial. Meski sebetulnya hasil mediasi ini merugikan GBI Tlogosari yang telah memiliki IMB namun pihak GBI Tlogosari menyanggupi persyaratan tersebut;

9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, GBI Tlogosari mengirimkan Surat Permohonan Rekomendasi kepada Ketua FKUB Kota Semarang dengan melampirkan persyaratan tanda tangan yang berhasil dikumpulkan oleh GBI Tlogosari sebagaimana dimaksud pada pertemuan 6 Agustus 2019;

10. Bahwa pada tanggal 18 September 2019, Walikota Semarang mengundang rapat para pihak yang juga dihadiri oleh FKUB Kota Semarang dan para Muspika. Pada rapat ini Ketua FKUB Kota Semarang membacakan memorandum yang pada initinya menyatakan Belum Memberikan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat GBI Tlogosari dan Menyarankan Pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi tersedianya lokasi Pembangunan Rumah Ibadat GBI Tlogosari. Adapun yang menjadi dasar FKUB Kota 
Semarang menyatakan belum memberikan rekomendasi adalah :

1.  Belum tercipta aspek kerukunan umat beragama di lokasi pendirian gereja, sehubungan dengan ketidaksetujuan masyarakat setempat lokasi calon pendirian gereja. Adapun yang menjadi alasan ketidaksetujuan tidak lagi mempersoalkan IMB namun berubah menjadi beberapa alasan antara lain:
·         Bahwa tidak satu pun warga Malangsari yang ikut menggunakan tempat ibadah tersebut; Bahwa di wilayah Rt. 06/VII hanya ada satu keluarga yang beragama non muslim, itupun mereka tidak ikut dalam jemaat gereja tersebut;
·         Bahwa pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah gereja TIDAK SETUJU atas rencana pendirian gereja. Sebelah utara dan barat berbatasan dengan tanah milik alm. Bapak H. Sumari dengan ahli waris bapak Rohmadi dan sebelah selatan dengan tanah milik bapak Singgih;
·         Bahwa kami khawatir jika ada pembangunan tempat ibadah non muslim di Malangsari akan mengganggu keimanan dan keyakinan kami atau anakanak kami;
·         Bahwa sebagian besar warga bersepakat TIDAK SETUJU rencana pendirian gereja di Malangsari, namun SETUJU bila didirikan di tempat lain seperti di wilayah RW. VIII berdasarkan tanda tangan yang telah dapat dikumpulkan oleh pihak gereja;
·         Bahwa dengan adanya rencana pendirian gereja tersebut telah menjadikan kehidupan beragama kami menjadi tidak tenang. Berkunjungnya pihak gereja kepada ketua ta’mir Masjid Mamba’un Ni’mah justru memunculkan kecurigaan di kalangan kami sendiri;
·         Bahwa penduduk wilayah Malangsari adalah penduduk asli perkampungan yang secara kebetulan ikut bagian dari kelurahan Tlogosari Kulon. Cara berfikir kami belum terbuka sebagaimana penduduk wilayah perumnas Tlogosari pada umumnya;
·         Bahwa di wilayah perumnas masih banyak fasilitas umum yang memungkinkan untuk bisa digunakan alternatif pilihan sebagai pengganti dari tempat semula;
·         Bahwa kami sebagai warga sangat mendambakan penyelesaianpenyelesaian yang berdasarkan kerukunan, toleransi dan kejujuran. Di mana semua ini sulit terwujud bila ada keterpaksaan yang hanya akan berubah pada kerukunan yang semu semata.
2. Tanda tangan persetujuan yang diperoleh GBI Tlogosari merupakan tandatangan warga RW. VIII Kelurahan Tlogosari Kulon, sementara lokasi pembangunan rumah ibadat berada di RW. VII Kelurahan Tlogosari kulon. FKUB Kota Semarang berpandangan bahwa tanda tangan persetujuan hanya diperoleh dari wilayah yang tidak setempat dengan lokasi rumah ibadat. Sehingga dianggap tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam PBM No. 9 & 8 Tahun 2006.

Pada pertemuan ini Walikota Semarang memberikan 3 (tiga) opsi penyelesaian, yaitu:
1. Lokasi gereja dipindah di Fasum yang telah disediakan pemerintah kota;
2. Gugatan PTUN bagi yang menolak pembangunan gereja;
3. FKUB memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan konflik sosial;

Alasan yang digunakan FKUB Kota Semarang untuk tidak mengeluarkan rekomendasi adalah alasan yang tidak berdasar. Dasar penolakan rumah ibadat yang disampaikan kelompok Nur Aziz merupakan alasan subjektif dan merupakan permasalahan sosial, semestinya FKUB melakukan tugasnya untuk menyelesaiakan permasalahan sosial yang ada demi kerukunan umat beragama. FKUB Kota Semarang juga sesat dalam menafsirkan frasa “wilayah setempat” dalam PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Frasa “Wilayah setempat” oleh FKUB Kota Semarang dimaknai sebagai wilayah RW. Semestinya hal tersebut harus dimaknai sebagai desa/kelurahan.

11. Bahwa pada senin 23 September 2019 LBH Semarang selaku penasihat hukum GBI Tlogosari atas kasus ini, mengadukan kasus ini kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah;

12. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, GBI Tlogosari telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Walikota Semarang yang pada pokoknya menyampaikan opsi yang dipilih, yaitu tetap akan membangun rumah ibadat GBI Tlogosari di Jl. Malangsari No. 83 Rt.06/VII Kelurahan Tlogosari Kulon sesuai dengan IMB sejak tahun 1998 dengan Nomor 645/387/Tahun:1998 serta Ijin Prinsip Pendirian Gereja Nomor 452.2/42/Tahun 1998 serta mempersilahkan para pihak yang keberatan terhadap pendirian rumah ibadat untuk menempuh upaya hukum. Selain menyampaikan pilihanya, GBI Tlogosari juga memohon perlindungan kepada Pemerintah Kota Semarang agar dapat menjalankan haknya sebagai umat beragama dengan rasa aman.

Dengan dipilihnya opsi tersebut maka GBI Tlogosari tidak menerima tawaran untuk pindah lokasi pembangunan rumah ibadat ke fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

13. Bahwa pada tanggal 4 November 2019 salah seorang Jemaat GBI Tlogosari yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil didatangi oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang dan Lurah Tlogosari Kulon yang meminta agar GBI Tlogosari mau menerima opsi untuk pindah lokasi rumah ibadat;

14. Bahwa pada hari jum’at tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 07.30 WIB, GBI Tlogosari mendapatkan informasi melalui pesan Whatshap dari salah seorang anggota TNI yang meminta agar pembangunan gereja dihentikan dahulu karena ada informasi bahwa akan ada demonstrasi;

15. Bahwa pada hari jum’at tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, terlihat puluhan aparat TNI dan Polisi berkumpul disekitar lokasi pembangunan rumah ibadat GBI Tlogosari. Peristiwa ini juga dihadiri oleh Ketua Badan Kesbangpol Kota Semarang;

16. Bahwa pada hari jum’at tanggal 15 November 2019 Jemaat GBI Tlogosari yang berada di lokasi pembangunan telah menyampaikan bahwa pihak GBI Tlogosari menghargai dan mempersilahkan kepada pihak penolak pembangunan untuk melaksanakan demonstrasi, karena hal tersebut merupakan bentuk dari hak asasi. Sementara GBI Tlogosari juga tetap melakukan pembangunan rumah ibadat yang juga merupakan hak asasi;

17. Bahwa pada hari jum’at tanggal 15 November 2019, karena pembangunan rumah ibadat GBI Tlogosari tetap dilanjutkan. Seorang anggota TNI berpangkat Kapten bernama Jono masuk ke lokasi pembangunan dan memerintahkan seluruh tukang bangunan yang tengah bekerja untuk berhenti dan keluar dari lokasi pembangunan;

18. Bahwa pada hari jum’at tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB aparat TNI dan POLRI yang berkumpul sejak pagi berangsur-angsur meninggalkan lokasi pembangunan rumah ibadat. Sementara informasi bahwa akan ada demonstrasi penolakan pembangunan rumah ibadat tidak terbukti.

19. Bahwa pada tanggal 22 November 2019 Polsek Pedurungan menginisiasi forum mediasi yang dihadiri oleh Kapolsek Pedurungan, Danramil Pedurungan, Lurah Tlogosari Kulon, Pdt. Wahyudi (pihak GBI Tlogosari), dan Nur Aziz (Penolak pendirian rumah ibadat), Ketua RW, dan Gusdurian. Dalam mediasi ini diperoleh kesepakatan bahwa permasalahan akan diselesaikan melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan dilakukan oleh Nur Aziz selaku pihak penolak pendirian rumah ibadat pada hari senin, 25 November 2019;

20. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, GBI Tlogosari mendapatkan informasi bahwa Nur Aziz megirimkan surat kepada Walikota Semarang untuk membatalkan IMB yang telah dimiliki oleh GBI Tlogosari;

21. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, GBI Tlogosari mendapat undangan dari Badan Kesbangpol Kota Semarang untuk mengdadiri mediasi penyelesaian rencana pembangunan tempat ibadah oleh Mediator Independent Bp. Dr. Muksin Jamil beserta rekan;

22. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, YLBHI-LBH Semarang sebagai kuasa hukum GBI Tlogosari menyampaikan tanggapan atas upaya mediasi dengan mediator independent yang pada intinya menyampaikan bahwa dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia terdapat lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi, yaitu Komnas HAM RI. Untuk itu, apabila diperlukan upaya mediasi maka Komnas HAM RI lah yang berwenang untuk melakukan mediasi;

23. Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 diperoleh informasi bahwa akan ada demonstrasi penolakan pembangunan rumah ibadah. Kemudian AKBP Guki Ginting selaku Kasat Intel Polres Semarang meminta agar pihak GBI Tlogosari menghentikan pembangunan selama 1 (satu) minggu kedepan karena Walikota akan menerima audiensi kelompok penolak pembangunan rumah ibadat. Setelah 1 (satu) minggu pihak GBI Tlogosari dipersilahkan untuk melanjutkan pembangunan;

24. Bahwa pada kamis malam tanggal 5 Maret 2020 Gembala Sidang GBI Tlogosaric ditelpon oleh Bapak Tut yang diketahui adalah Wakanit Intel Polsek Pedurungan yang mendesak agar GBI Tlogosari membuat pernyataan untuk menghentikan pembangunan selama 3 (tiga) bulan kedepan;

25. Bahwa pada hari jum’at tanggal 6 Maret 2020 terdapat informasi bahwa pihak penolak akan melaksanakan demonstrasi dan oleh AKBP Guki Ginting selaku Kasat Intel Polres Semarang pihak GBI Tlogosari diminta untuk menghentikan kembali pembangunan selama 3 (tiga) bulan kedepan.


sumber : suaraislam.co




Tidak ada komentar:

Posting Komentar