Rabu, 14 Oktober 2020

Polimik tempat ibadah, GITJ Dermolo Jepara mengadu Ke FKUB Jawa Tengah

Setelah Sabtu kemarin menggelar Deklarasi Piagam Watugong, Ketua FKUB Jateng dan Jaringan Lintas Kepercayaan Kota Semarang yang terdiri dari Pelita Semarang, Gusdurian Semarang, Jemaat Ahmadiyah Semarang, GBI Tlogosari dan beberapa lembaga seperti LBH Semarang dan Elsa, Rabu siang (14/10) menerima rombongan tamu dari GTIJ (Gereja Injili di Tanah Jawa) Jepara. 

Kedatangan mereka terkait dengan polemik kebebasan beribadah yang mereka alami selama bertahun-tahun. Pertemuan ini bertempat di ruang aula Jemaat Ahmadiyah Semarang dan dipimpin oleh Setyawan Budy (Kordinator Pelita Semarang). 

Di awal, Setyawan Budy membuka rapat dan memperkenalkan peserta rapat dan menyampaikan maksud diadakannya pertemuan, yakni mencari solusi bersama berkaitan dengan polemik yang sedang dihadapi oleh Gereja Injili di Tanah Jawa, di Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.  

Pendeta Theofillus Tumijan sebagai perwakilan dari GITJ menyampaikan uraian kronologis polemik yang sedang mereka hadapi. Pendeta Theo menyampaikan apa yang dialami mereka merupakan proses yang panjang. "Secara hukum, berkaitan dengan perizinan pendirian dan penggunaan gereja begitu clear, sehingga penolakan yang dilakukan Forum Solidaritas Muslim Dermolo (FSMD) tidaklah rasional dan tidak dapat diterima dengan akal sehat", jelas Pendeta Theo. 

Seperti disampaikan, hingga saat ini jemaat Gereja belum bisa melakukan ibadah dengan tenang. "Pemerintah dan aparat setempat bukannya melaksanakan kewajiban untuk melindungi kebebasan beribadah warga negara, malah melindungi pihak yang melakukan penolakan aktivitas ibadah gereja", tambah Pendeta Theo.

Perwakilan dari Elsa, Cepprudin menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum bisa menemui pihak yang mengaku menolak karena sangat tertutup dan terkesan sembunyi-sembunyi namun aktif untuk mempengaruhi warga setempat. "FKUB Jepara pernah menyampaikan informasi yang keliru kepada pihak Elsa tentang 90 tanda tangan yang diperoleh adalah karena dibayar", tambah Cepprudin.

Direktur LBH Semarang yang diwakili oleh Naufal Sebastian, menyampaikan bahwa perjuangan GBI Tlogosari memberikan energi positif kepada daerah lain yang mengalami persoalan serupa. "Persoalan GBI Tlogosari dan GITJ Jepara merupakan contoh kecil dari potret buramnya toleransi dan kualitas jaminan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing -masing", jelas Naufal.

"Sudah seharusnya semua pihak yang berkompeten, ikut mendorong kehadiran negara agar memastikan jaminan untuk kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing sesuai amanat dari konstitusi terpenuhi pelaksanaannya", tambah Naufal.

Di akhir pertemuan, KH. Taslim Syahlan selaku Ketua FKUB Jawa Tengah menyampaikan beberapa poin, diantaranya bahwa FKUB Jateng tidak dapat mengambil keputusan karena kasus ini merupakan wilayah FKUB Jepara. FKUB Jawa Tengah akan  melakukan komunikasi dan koordinasi guna meluruskan beberapa kekeliruan berkaitan dengan kasus GITJ Jepara.

Taslim juga menambahkan, FKUB Jateng sepakat untuk bergerak bersama, membangun Jawa Tengah yang toleran. "Organ-organ yang tergabung dalam penandatanganan Piagam Watugong dapat diikutsertakan dalam upaya pengawalan", jelas Taslim. 

"Silaturahmi Kebangsaan yang menjadi salah astu point Piagam Watugong dapat dijalankan dengan berkolaborasi bersama untuk mengawal kasus-kasus intoleransi yang terjadi di wilayah Jawa tengah", tambah Taslim. (Iqbal)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar